CERITA KECIL SEBUAH PERJALANAN DI JALAN TOL

CERITA KECIL SEBUAH PERJALANAN DI JALAN TOL. Oleh Saifudin Zuhri. Pagi hari ini saya mengantarkan emakku untuk therapy di sebuah klinik di Sragen, Jawa Tengah. Perjalanan dari Solo menuju Sragen kali ini kusengajakan melalui jalan tol Solo – Sragen. Di sepanjang perjalanan emak terus saja memuji-muji kesuksesan presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan era sebelumnya, apalagi Orde Baru. “Walaupun dengan hutang toh ono wujute, kuwi sumbut”, begitu salah satu ungkapan emakku dalam menikmati mulusnya jalan tol yang sedang kami lewati. Ketika kami keluar pintu jalan tol kuulurkan tanganku menempelkan kartu tol untuk pembayaran secara elektronik. Tertera di papan layar jumlah tarif tol yang harus dibayar sesuai route yang telah kami lewati. Emakku yang melihat jumlah tarif tol itu segera berkomentar: “lhoo kok mundak (naik) dari sebelumnya, kenapa ya tarif tol saja kok dinaikkan padahal kan jalan sudah jadi, terus kenaikan itu untuk bayar apa?” Pertanyaan itu yang muncul setelah sebelumnya memuji-muji infrastruktur yang telah berhasil dibangun di era Presiden Jokowi ini. Pada saat yang bersamaan temanku yang orang kota mengirimi sebuah video yang berisi tentang kebijakan pemerintah yang akan menyita motor jika dalam 2 tahun tak bayar pajak. Setelah mengirim video tersebut disusul dengan sebuah komentar “negoro ruwet, ra iso bayar utang rakyate dadi tumbal”. Pesan WA itu diungkapkan teman saya yang juga aktivis masjid dan rajin beribadah itu sebagai ungkapan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dipandangnya gagal. Dua cerita di atas bertemu pada persoalan yang sama namun makna narasinya berbeda. Dari kedua cerita itu pula menggambarkan bagaimana tingkat literasi, kemampuan berlogika, tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem perekonomian di negara modern sekarang ini, dan sekaligus feedback civic education yang selama ini diajarkan sejak dari SD hingga perguruan tinggi. Kedua cerita yang dipaparkan di atas sama-sama menunjukkan ketidakpahaman masyarakat terhadap logika ekonomi dalam pembangunan. Sang emak melihat insfrastruktur jalan tol adalah benda fisik yang tetap sehingga cara menilainya adalah statis dan kasat mata pula. Analogi sederhananya dalam pandangan emakku yang orang desa itu jalan tol tak ubahnya seperti kerbau, sapi, kambing, ladang, sawah, hasil panen, rumah, dan lain-lain yang nilainya dihitung berdasarnya benda yang dilihatnya, kalaupun ada fluktuasi harga maka rujukan satu-satunya adalah informasi tengkulak, makelar, dan blantik sapi, dan para pedagang yang dikenalnya di pasar. Transaksi dalam masyarakat desa sebenarnya adalah semacam pertukaran atau barter, kalaupun ada alat tukar uang maka nilai mata uangpun dipersepsikan menurut standar kepantasan mereka. Sebagai contoh di kalangan para blantik sapi sudah lama berkreasi sendiri menurunkan digit rupiah supaya pantas dengan barang yang dianggap seimbang, contohnya 1 juta disebut dengan sewu (seribu). Fenomena ini menandakan bahwa uang harus tunduk terhadap barang (komoditas) yang ditransaksikan. Uang dikembalikan pada posisi semula sebagai alat tukar yang harus disesuaikan dengan kepantasan nilai barang. Walapun apa yang dilakukan para pedagang tradisional itu dalam skala makro sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa terhadap fluktuasi nilai rupiah terhadap mata uang asing (khususnya dollar) namun kreasi mereka merupakan perlawanan diam-diam terhadap jumawanya sistem moneter internasional yang notabene dikuasai oleh dollar Amerika. Wacana redenominasi yang digagas oleh Bank Indonesia dalam kenyataannya kalah sigap dengan aksi para blantik sapi di pasar-pasar hewan tradisional. Redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa. Kembali pada komentar emak saya tentang kenaikan tarif tol tadi, menggambarkan bahwa terjadi kesenjangan ilmu pengetahuan masyarakat tentang sistem ekonomi modern yang begitu kompleks dan dinamis. Persepsi masyarakat desa yang melihat pertukaran secara manual, fisik, dan terukur tidak bisa menjangkau kompleksitas sistem ekonomi modern yang bersifat sistemik, impersonal, dan kompleks. Insfrastruktur jalan tol yang dibangun melalui sistem investasi tidak bisa lagi dipersamakan dengan jual beli komoditas di kalangan masyarakat tradisional. Di balik pembangunan infrastruktur itu terdapat sistem ekonomi modern yang begitu kompleks dan rumit. Emak yang begitu lugu melihat jalan tol sudah jadi dan tidak perlu ada biaya lagi dalam pandangannya tidak masuk akal kalau dinaikkan tarifnya. Sang emak dan mungkin jutaan orang tidak memahami bahwa ada sistem perbankan yang terlibat dalam pembiayaannya, sistem moneter, agreement, kebijakan suku bunga, fiskal, hukum bisnis, dan lain sebagainya. Ketidaktahuan emak adalah realitas kebanyakan masyarakat terutama di pedesaan yang gagal paham tentang sistem ekonomi modern. Namun fenomena ini sekaligus menandakan kegagalan negara pula dalam pendidikan kewargaan (civic education) kepada masyarakat. Ketidakpamahan emak tersebut berbeda dengan ignorensi masyarakat urban yang direpresentasikan teman saya yang hidup di kota itu. Pembangkangan bayar pajak kendaraan bermotor dan juga jenis pajak yang lain lebih disublimasi oleh narasi oposisional yang penting melawan, menentang, dan berbeda dengan pemerintah. Pemahaman tentang pajak masih belum beranjak dari image negative masa lalu, seperti pajak adalah pemalakan, beban, pengurangan keuntungan, perampasan hak milik, menguntungkan koruptor, dll. Bahkan tidak jarang sejarah pajak dipersepsikan dengan upeti kepada raja atau perampasan oleh koloni jaman penjajahan. Dalam sistem negara modern pajak adalah bagian dari sistem retribusi-distribusi dimana penguasa yang sah diberi mandat untuk mengelolanya secara adil dan merata. Kasus korupsi pajak oleh petugas pajak sendiri dan alokasi distribusi yang tidak adil dan merata semakin menguatkan opini public tentang pajak yang bersifat minor selama ini. Sebuah negara modern devisa negara tidak hanya bersumber dan mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki karena bersifat terbatas, namun bagaimana sistem retribusi dan distribusi itu berjalan secara adil. Karena itu sudah saatnya ada proses transformasi kesadaran pajak sehingga membayar pajak adalah bagian dari komitmen kewargaan sekaligus bernilai moral karena bentuk nyata dari kepedulian membantu sesama. …… dan itu tidak mudah. #Bilik.Renung.Episode_040822#