Sesekali mari salahkan diri sendiri

Ada jargon populer dalam demokrasi yakni "volk populi volk dei", yang artinya suara rakyat suara tuhan. Dalam konstitusi kitapun terdapat istilah kedaulatan di tangan rakyat, bahkan untuk meyakinkan betapa powerfullnya rakyat ditegaskan dalam kalimat "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Di dalam implementasi hidup bernegara jargon tersebut harus dibuat mekanisme atau sistem supaya terwujud dalam tatakelola kekuasaan, maka muncullah partai politik, pemilu, wakil rakyat, presiden, dan kepala daerah. Lembaga-lembaga tersebut terpilih tetap sama; rakyatlah penentunya dengan rumus siapa mendapatkan suara terbanyak. Ketika para penjelma kuasa rakyat itu telah terpilih dan berkuasa semestinya menjalankan amanah di pundaknya. Namun dalam banyak hal justru rasa kecewa dan putus asa. Demokrasi ditunggagni untuk dinasti, demokrasi dikebiri untuk korupsi, dan birokrasi menjadi sarang untuk pemalas diri. Jika begini keadaannya mari sesekali bertanya pada diri sendiri; bukankah rakyat pula dulu yang memilihnya? Jika ada petinggi negeri ini sejak presiden hingga bupati yang kurang ahli dalam mengelola negeri ini, tanyalah pada diri sendiri; mengapa dulu pilihan dijatuhkan kepadanya bahkan berulangkali. Jika Tuhan saja selain memiliki sifat Maha Kuasa juga bersifat Maha Bijaksana, selayaknyalah rakyat yang menggenggam kuasa dalam demokrasi juga bijaksana mempertanyakan diri sendiri selama ini. Kehebohan dan hiruk pikuk pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja menjadi cermin diri sendiri betapa kita kurang mengkritisi diri sendiri. Dan jika rakyat mereaksi dengan anarkhi maka sesungguhnya kita gagal dalam memperbaiki diri sendiri. #bilikrenungeps25 Penulis oleh: saifudin zuhri Pada tangga : 11/11/11