KELUARGA DAN BERNEGARA

KELUARGA DAN BERNEGARA. Oleh Saifudin Zuhri. Semua bangsa di dunia memiliki sejarah dalam membangun sistem negaranya, baik sebagai antithesis terhadap sitem sebelumnya maupun sintesis dari sistem yang telah establish dalam tata kehidupan bersama. Lahirnya nation state di Eropa merupakan antithesis terhadap feodalisme yang kala itu diikat berdasar supremasi kelas bangsawan dan dogmatism agama. Berbeda dengan konteks Indonesia, negara bangsa yang digagas dan diperjuangkan para pahlawan. Nation state Indonesia adalah antithesis terhadap kolonialisme bangsa Eropa (Belanda) dan Jepang. Namun demikian dalam proses nation and character building ada entitas yang berbeda dalam anasir pembentuk negara bangsa, yakni posisi institusi keluarga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah Eropa institusi keluarga mengalami transformasi dalam proses demokrasi sehingga ikatan keluarga tidak menjadi variable yang menentukan dalam rancang bangun kekuasaan. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti kesetaraan, persamaan, dan egaliterianisme menjadi pelebur kasta keluarga bangsawan yang dulu dibanggakan dan mengendalikan kekuasaan. Seiring dengan menguatnya demokratisasi kala itu mampu mengguncang institusi keluarga sehingga ada fenomena anggota keluarga justru keluar dari struktur keluarganya yang dulu dinikmatinya. Berbeda halnya dengan posisi institusi keluarga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kontruksi negara modern yang dibangun oleh founding father’s bangsa ini memasukkan keluarga sebagai unsur penting, bahkan dalam konstitusi kekeluargaan menjadi asas dalam fundamental ekonomi, politik, dan budaya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Fakta pengaruh hubungan kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu mempengaruhi dalam penyelenggaraan kekuasaan (politik). Sebagai contoh partai politik sebagai infrastruktur politik dalam sistem demokrasi mestinya menjadi pintu masuk dalam proses konversi kekuasaan dari pemegang kedaulatan, yakni rakyat. Dalam mesin partai untuk mendapatkan pemimpin atau wakil rakyat akan diseleksi berdasar kompetensi yang fair dan terbuka. Namun pada kenyataannya mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Institusi partai politik justru ditunggangi kepentingan institusi keluarga. Untuk melanggengkan pengaruh sebuah trah keluarga banyak partai politik yang membangun tradisi oligarkhi, yaitu dominasi sebuah trah dalam menentukan arah partai politik. Fenomena pengaruh keluarga juga terjadi pada birokrasi. Dalam suksesi kepemimpinan kepada daerah (gubernur, bupati, walikota, bahkan lurah) diwariskan menurut garis silsilah keluarga walaupun tetap melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan. Namun karena besarnya sumber daya yang dimiliki keluarga incumbent memiliki potensi lebih besar untuk hegemonik dan akhirnya meraih kemenangan. Fenomena tersebut tercermin dari adanya dinasti kekuasaan di beberapda daerah yang berasal dari satu keluarga. Di partai politik fakta dinasti keluarga bisa dilihat di PDIP dengan trah Soekarno, di Demokrat dengan trah Susilo Bambang Yudhoyono, di PKB walaupun tidak ada satu trah yang dominan namun kasta kiai juga mendominasi dalam arah partai, begitu juga di partai-partai lain. Sedangkan di birokrasi kita bisa saksikan bagaimana jabatan kepala daerah yang dijabat oleh Bapaknya kemudian dilanjutkan pada periode berikutnya oleh istri, anak, atau sanak saudaranya. Aroma dinasti keluarga itu juga sudah mulai tercium dalam kontestasi Pilpres 2024. Walaupun masih dua tahun lagi namun ambisi trah-trah dominan sulit disembunyikan. Puan Maharani, anak dari ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkesan dipaksakan dalam bursa Pilpres 2024 walaupun dalam berbagai survei elektabilitasnya kalah jauh jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo sebagai kader militan PDIP. Demikian halnya AHY sebagai anak pertama SBY juga dipoles dengan duplikasi gaya bicaranya dengan sang ayah untuk diprospek dalam kontestasi menjadi orang nomer satu di negeri ini. Selain kedua figur tersebut silsilah keluarga juga bisa ditelusur dari elit partai atau birokrat yang juga menampakkan hasrat kuasanya, seperti Prabowo Subiyanto, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, dan Erick Tohir. Anis Baswedan walaupun tidak berasal dari trah penguasa sebelumnya, namun melihat gelagat ambisinya, gesture politiknya, dan cara pandang ideologisnya nampaknya potensial memupuk dan menumpuk pengaruh kasta keluarganya (minimal kelompok pendukungnya yang rasis) dalam menancapkan kuku-kuku kekuasaan jika sudah berada di genggamannya. Pengaruh institusi keluarga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang sesuai dengan mekanisme demokrasi sebenarnya tidak ada yang salah, apalagi terdukung oleh faktor historis, kultur, dan bahkan konstitusional, namun ketika ikatan keluarga itu mengabaikan kompetensi, kapabelitas, dan trust publik akan berakibat pada pelestarian oligarkhi yang akan menciderai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. #bilik.renung.episode_130522#