PEMAKSAAN JILBAB DI SEKOLAH DAN INVOLUSI PENDIDIKAN INDONESIA.
Oleh Saifudin Zuhri.
Bukan lagi fenomena namun tragedi. Itulah pernyataan miris untuk menggambarkan berulangnya kasus pemaksaan mengenakan jilbab bagi siswi di lembaga-lembaga pendidikan umum, baik negeri maupun swasta. Kasus terbaru adalah pemaksaan mengenakan jilbab terhadap seorang siswi di sebuah sekolah negeri di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga siswi dimaksud depresi dan tertekan. Kasus tersebut menambah daftar panjang persoalan model busana yang harus dikenakan pelajar di lembaga pendidikan formal di Indonesia.
Mengapa kasus semacam itu berulang kali terjadi, apa sesungguhnya akar permasalahannya? Bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan negeri yang mestinya menjadi wahana pendidikan kharakter ke-Indonesiaan yang beragam, menjunjung tinggi rasionalitas, dan menjadi agen peradaban berkemajuan justru menjadi institusi yang membunuh akal sehat dan anti peradaban?
Jilbab adalah fenomena permukaan dari sekian indikator tentang rumitnya hubungan antara Islam dan negara di Indonesia. Selain jilbab masih banyak lagi kasus yang menyiratkan bagaimana repotnya institusi negara ketika berhadapan dengan hal-hal yang terkait hak berekspresi baik individu maupun kelompok yang disublimasi atas nama ajaran agama, seperti diksi-diksi dalam komunikasi keseharian, pendirian musholla atau masjid di kantor-kantor pelayanan publik pemerintah, hingga persoalan hukum, politik, dan ketatanegaraan.
Contoh-contoh tersebut di atas bukan terjadi dengan sendirinya, persoalan tersebut mengakar pada genealogi konsep negara Indonesia itu sendiri. Berbeda dengan negara sekuler dimana hubungan antara agama dan negara sudah selesai dengan cara memilah antara ranah agama dan negara. Dalam negara sekuler agama beroperasi pada wilayah private domain, sedangkan negara beroperasi pada ranah public domain. Pembelahan tegas semacam itu tidak mudah diterapkan di Indonesia.
Setidaknya terdapat dua penyebab rumitnya hubungan antara Islam dan negara di Indonesia; pertama, hadirnya negara bukanlah antithesis terhadap institusi agama, bahkan Islam menjadi bagian dari gerakan perlawanan terhadap penjajahan yang kebetulan agama yang dipeluk kaum penjajah (baik Belanda maupun Jepang) bukanlah agama Islam. Semangat patriotisme sejak awal sudah berkelindan dengan perbedaan agama. Pribumi yang mayoritas beragama Islam vice a vice dengan penjajah yang notabene beragama non Islam.
Selain karena komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam, peran tokoh-tokoh Islam dalam perjuangan kemerdekaan hingga perumusan dasar negara, klaim sejarah tersebut menjustifikasi ummat Islam untuk menuntut kompensasi lebih banyak jika dibandingkan komunitas umat agama lain, seperti Kristen, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan aliran kepercayaan. Tuntutan kompensasi tersebut sebenarnya sebagian sudah diakomodasi dalam negara bahkan secara konstitusional, seperti penegrian sekolah-sekolah berbasis agama Islam, sejak SD (Madrasah Ibtidaiyyah Negeri) hingga perguruan tinggi (IAIN dan UIN), legalisasi hukum yang berasal dari islam tapi menjadi hukum positif negara, seperti UU perkawinan, hukum waris, fasilitasi negara untuk ibadah haji, pembebasan busana muslim untuk ASN/TNI/POLRI, dan lain sebagainya.
Indonesia adalah sebuah sintesa yang mempertemukan antara agama (Islam), adat istiadat, dan sistem ketatanegaraan modern, karena itu sekulerisme bukanlah genealogi negara-bangsa yang bernama Indonesia. Berbeda dengan sejarah lahirnya negara sekuler di Eropa dan Amerika yang kehadirannya adalah antithesis dogma agama karena institusi agama (Kristen ortodoks) pernah menorehkan sejarah kelam dalam struktur sosial di Eropa kala itu sehingga dengan lugas dan tegas mendiskualifikasi agama dari politik.
Penyebab kedua, adalah kharakter Islam sendiri. Sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia dan konstribusi signifkan dalam membidani kemerdekaan Indonesia, melihat kharakter ajaran Islam patut dipertimbangkan. Berbeda dengan agama-agama selain Islam, di dalam ajaran Islam terdiri dari aqidah, syari’ah, dan akhlaq yang dalam implementasinya merupakan satu kesatuan. Walaupun ada skema hablumminallah (hubungan vertical-transendental dengan Tuhan) dan hablumminannas (hubungan horizontal sesama manusia) namun dalam kenyataannya kedua aspek tersebut sulit untuk dipisahkan secara nyata.
Sebagai contoh walaupun ibadah sholat masuk kategori aspek hablummnallah, toh dalam pelaksanaan ritual tersebut bersinggungan dengan ruang-ruang publik yang mestinya menjadi ranah hablumminannas, seperti pengerasan suara adzan hingga pendirian musholla di kantor-kantor publik yang mestinya heterogen. Demikian halnya soal model busana. Penafsiran busana yang dianggap sesuai syari’at adalah jilbab menjadi desublimasi represif terhadap kesadaran bahwa pakaian yang dianggap benar adalah jilbab dimanapun dan kapanpun. Keyakinan yang mestinya private itu menjadi persoalan ketika pemakai jilbab dalam posisi sebagai pelayan publik yang sedang bertugas dan merepresentasikan aparatur negara yang mestinya netral, seperti guru, TNI/POLIRI, ASN, dan lain sebagainya.
Demikian halnya dalam kontek kasus pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah umum. Lembaga pendidikan yang mestinya menjadi ruang publik yang netral dari represi skema dogmatik sebuah agama pada akhirnya harus menyerah atas tuntutan pelaksanaan keyakinan yang harus dihormati. Jika ini sebagai pilihan sebenarnya tidak masalah mengingat genealogi konsep bernegara kita memang sejak awal memasukkan unsur agama sebagai salah satu entitas pembentuknya, sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, namun ketika jilbab dijadikan sebagai bagian dari attribute wajib busana sekolah, maka sejatinya lembaga pendidikan telah membunuh misi utamanya sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mencerdaskan adalah sebuah diksi yang memposisikan logika, rasionalitas atau akal sehat sebagai parameter utama dalam menilai sesuatu, dan karena itulah lembaga pendidikan seharusnya menjadikan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai indikator utama pencapaian pembelajaran. Sekolah umum adalah institusi rasional yang menjadi hak publik yang plural. Dominasi kelompok agama tertentu dengan memaksakan tafsirnya untuk publik adalah perampasan ruang publik yang mestinya netral dan universal. Kalaupun ada penghormatan terhadap hak individu yang menafsirkan jilbab adalah busana yang dianggap paling benar dan syar’i maka itu adalah pilihan bukan kewajiban yang dipaksakan kepada semua peserta didik.
Dalih pihak sekolah bahwa kewajiban busana jilbab adalah bagian dari pendidikan kharakter, ketakwaan, dan religiositas kontradiktif dengan nilai-nilai tentang toleransi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemerdekaan memilih, dan penghormatan terhadap keragaman yang sejatinya justru menjadi nilai tertinggi dalam pendidikan.
Sebagai lembaga pendidikan mestinya sekolah mencurahkan energinya bagaimana meracik kurikulum yang kompeten dengan tuntutan zaman, guru dan pegawai administratif yang professional, metode pembelajaran yang transformatif, membangun perpustakaan yang mengundang siswa tertarik untuk berkunjung, dan laboratorium yang membuat siswa betah untuk meneliti.
Namun faktanya, sekolah-sekolah justru sibuk dengan persoalan busana, membangun musholla, pengajian untuk guru dan wali murid, mobilisasi sholat dhuha berjama'ah, istighosyah ketika menghadapi ujian, tahfidz Qur'an, dan lain sebagainya. Hal-hal itu baik-baik saja khususnya untuk siswa yang beragama Islam itupun yang sepaham, namun ketika itu menjadi kebijakan resmi sekolah dan dijadikan instrument untuk melakukan diskriminasi dan persekusi maka pendidikan sudah kehilangan elan vitalnya dan menjadi tragedi.
#Bilik.Renung.Episode_020822#
Senin, 08 Agustus 2022
TNI/POLRI: Antara INSTITUSI dan OKNUM
on Agustus 08, 2022
with
Tidak ada komentar
TNI/POLRI: Antara INSTITUSI dan OKNUM.
Oleh Saifudin Zuhri.
Hari-hari belakangan ini masyarakat disuguhi berita di media konvensional maupun media online tentang berbagai tragedi yang menimpa institusi POLRI dan TNI. Dua lembaga yang semestinya menjadi lembaga penegak hukum, pengayom, dan pengaman masyarakat ini justru menampakkan wajah kontradiktifnya.
Dua kasus belakangan ini yang menghebohkan seantero negeri ini, yaitu misteri kematian Brigadir Joshua dalam kasus “polisi membunuh polisi” dan tragedi miris Kopda Muslimin sebagai anggota TNI yang diduga mendalangi upaya pembunuhan istrinya sendiri, adalah episode ke sekian problem hubungan antara institusi dengan aparaturnya sendiri.
Jika terjadi tindakkan pelanggaran hukum oleh seorang anggota POLRI/TNI penjelasan klise paling sering terdengar adalah menunjuk “oknum” sebagai biang keladinya. Penjelasan klise tersebut sebagai upaya membangun narasi bahwa institusi tetaplah bersih dan wajib dijaga kesuciannya sementara oknum adalah pihak yang dianggap anomali dari institusi.
Untuk memahami fenomena tersebut ada sebuah alat analisis yang dikemukakan oleh para pemikir sosiologi sejak dari yang klasik hingga aliran kritis, di antara pemikir itu adalah konsep yang digagas oleh Burger dan Luckman. Pemikir tersebut mengemukakan bahwa sebuah realitas merupakan hasil dari proses dialektika antara internalisasi, obyektivasi, dan eksternalisasi yang berjalan secara kontinum dan simultan. Artinya hubungan antara subyek (oknum) dengan institusinya berada dalam proses dalektika terus menerus dan saling memengaruhi.
Dengan demikian hubungan antara oknum dengan institusi tidak serta merta bisa ditarik garis pemisah secara tegas. Ada hubungan korelatif ketersalingan. Korelasi itu bukan hanya berada dalam tujuan-tujuan ideal institusi yang bersifat recognized, namun juga terjadi pada ranah unrecognized. Tujuan recognized adalah tujuan yang bersifat ideal dan hendak dikonstruksi dalam opini publik supaya memiliki legitimasi. Sedangkan unrecognized adalah impact yang tidak dikonstruksi pada awalnya namun membudaya di lingkungan institusi itu sendiri.
Dengan demikian anomali yang dilakukan oleh oknum adalah indikator bahwa sistem monitoring dan evaluasi mesin organisasi belum berjalan secara optimal. Jika anomali itu terjadi secara berulang dan bahkan membentuk pola maka perilaku menyimpang yang awalnya residu organisasi lama-kelamaan menjadi budaya dan benalu organisasi yang menempel di tubuh institusi. Benalu yang sumber nutrisinya barasal dari tubuh organisasi ini kemudian dianggap menjadi bagian dari institusi itu sendiri yang harus dilindungi dan dijaga marwahnya. Untuk membangun sangkar besi institusi inilah kemudian dikonstruksi berbagai pranata yang seakan-akan bagian dari menjaga integritas organisasi, seperti demi kekompakan corp, jiwa korsa, kode etik organisasi, melindungi atasan, menjaga kepercayaan publik, dan lain sebagainya.
Institusionalisasi diam-diam kepentingan-kepentingan individu (biasanya dilakukan oleh petinggi organisasi) dalam tubuh organisasi secara tidak sadar akan memposisikan individu sebagai representasi organisasi itu sendiri. Jika ini terpola secara terus menerus maka akan membudaya dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dalam estafeta organisasi. Inilah yang menguatkan asumsi pemikir sosiologi kritis seperti Derrida, Habermas, dan Gramsci yang menyatakan bahwa segalanya tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa dan kepentingan, bahkan dalam konstek institusi negara sekalipun semacam TNI/POLRI.
Pelemparan kesalahan hanya pada oknum memang secara hukum bisa dilakukan karena memang dalam logika hukum subyek hukum adalah individu yang terbukti di meja pengadilan, namun jika sebuah fenomena anomali yang terjadi secara berulang maka harus ada upaya kritisisme dan evaluasi terhadap tubuh organisasi itu sendiri. Upaya melindungi institusi dengan cara perspektif esensialistik bahwa organisasi selalu steril dari residu oknumnya sendiri justru mereduksi fungsi institusi publik demi kepentingan elit organisasi itu sendiri.
Perlu ada upaya auto kritik dan evaluasi bahwa jangan-jangan selama ini ada proses pendidikan dan budaya organisasi yang mengatasnamakan jiwa korsa, kode etik organisasi, ketaatan pada atasan, “siap ndan”, dan sejumlah tradisi yang dibangun di organisasi justru menjustifikasi perilaku yang sebenarnya kontraproduktif dari tujuan semula organisasi namun karena sudah membudaya seakan-akan sah dan dilestarikan.
Kita semua patut bersyukur di tengah kebebasan media, kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi, serta lahirnya masyarakat rezomatik (rimpang) menjadikan kontrol publik menjadi lebih mungkin dilakukan. Kebusukan yang dibungkus serapi apapun di tengah era keterbukaan sekarang ini dipastikan akan terbongkar. Publik berkepentingan untuk turut serta mengawal lembaga-lembaga publik, baik di ranah kenegaraan maupun masyarakat demi kepentingan publik itu sendiri.
Selain itu kita semua berharap di tengah sangkar besi institusi ada agen-agen kritis yang lahir dari tubuh organisasi itu sendiri yang mampu melakukan auto kritik terhadap institusinya sendiri sehingga tujuan awal sebuah institusi didirikan bisa tetap bisa diselamatkan.
#Bilik.Renung._Episode 290722#
Selasa, 26 Juli 2022
CITAYAM FASHION WEEK; ANTARA KRITIK SOSIAL DAN ALGORITMA DIGITAL
on Juli 26, 2022
with
Tidak ada komentar
CITAYAM FASHION WEEK; ANTARA KRITIK SOSIAL DAN ALGORITMA DIGITAL.
Oleh Saifudin Zuhri.
Masyarakat maya dan masyarakat nyata dihebohkan oleh fenomena Citayam fashion week di Ibu Kota Jakarta yang akhirnya menginspirasi munculnya fenomena yang sama di beberapa kota di Indonesia, seperti Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, Bandung, dll. Fenomena yang bermula dari kegiatan jalan-jalan dan nongkrong anak-anak remaja yang berasal dari daerah sekitar ibukota itu menarik diamati dari dua sisi, yakni dari perspektif sosiologis kritis dan tinjauan telematika.
Dari perspektif sosiologis akan dikritisi gejala masyarakat apakah ini? apa penyebabnya? pesan apa yang hendak disampaikan penggagas awal fenomena sosial itu? Sedangkan dari tinjauan telematika bisa diajukan pertanyaan; bagaimana hukum algoritma mesin digital itu bekerja? apa dampak media sosial dalam mengkonstruksi realitas sosial? bagaimana implikasinya terhadap masyarakat nyata?
Jika dilihat latar belakang fenomena Citayam fashion week adalah sebuah aksi komunitas yang berasal dari beberapa kampung di pinggiran ibu kota, seperti Citayam, Bojong Gede, Depok, dan sekitar Jakarta selatan . Secara sosiologis mereka sebenarnya adalah orang-orang yang termarginalisasi oleh gemerlap pembangunan kota kosmopolit Jakarta. Lihatlah profil Bonge dan Jeje yang menjadi ikon fenomena tersebut. Latar belakang Bonge yang putus sekolah, bahkan hanya sampai kelas 3 SD dan dari keluarga sederhana, begitu juga Jeje yang pernah mengalami kepahitan hidup bersama neneknya adalah sedikit gambaran bagaimana latar belakang sosial ekonomi mereka.
Aksi para remaja pinggiran ibu kota adalah residu dari pembangunan itu sendiri. Laju modernisasi merubah type solidaritar masyarakat yang menurut Emile Durkheim disebut dengan istilah solidaritas mekanik ke organik. Masyarakat mekanik adalah type masyarakat tradisional yang bentuk solidaritasnya diikat berdasar hubungan-hubungan personal dan komunal, sedangkan masyarakat organik adalah type masyarakat modern perkotaan yang bentuk solidaritasnya diikat berdasar hubungan impersonal dan individualistik. Dominasi kota terhadap desa dalam proses pembangunan memaksa desa untuk berkiblat ke budaya kota. Simbul kesuksesan adalah ketika anggota masyarakat mampu mengadopsi budaya modern, terutama pop culture, yang dikonstruksi oleh masyarakat kota dengan berbagai media yang dikuasainya.
Celakanya adalah ketika transformasi itu berjalan tidak utuh. Sumber daya masyarakat perdesaan yang terbatas, akses kekuasaan yang terbatas pula, dan literasi media yang rendah menjadikan masyarakat terpinggir ini hanya menjadi obyek. Konstruksi media massa dan media baru yang begitu massif memposisikan kaum marginal ini berada dalam dua dilemma; di satu sisi akses informasi yang begitu terbuka dan cepat membuat mereka menjadi obyek ajang pamer gemerlap gaya hidup orang kota. Gaya hidup kosmopolitanisme adalah parameter kesuksesan hidup. Namun di sisi lain keterbatasan ekonomi menyebabkan kesulitan dalam memiliki barang-barang yang menjadi simbul gaya hidup modern itu.
Ketidakberdayaan kaum marginal inilah yang mendorong mereka keluar dari tekanan; bagaimana di tengah keterbatasan ekonomi namun mampu bergaya hidup modern ala-ala kelas jetset yang menjadi trendsetter gaya hidup, seperti model berpakaian, kepemilikan barang-barang mewah, alat komunikasi, transportasi, dll. Di tengah keterbatasan itulah muncul ide-ide kreatif dengan memanfaatkan ruang publik yang awalnya terbuka dan bebas untuk berekspresi, sebagaimana aksi anak-anak remaja di zebra cross kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Dalam peragaan busana dengan gaya alay-alay dan ala kadarnya itu mereka menggunakan baju, celana, ikat pinggang, sepatu, tas, topi, dan make-up yang kesemuanya hampir dipastikan berkualitas KW. Mereka tidak mungkin mampu membeli barang-barang branded yang berharga mahal itu. Di tengah kesederhanaan dan bisa beraksi di tengah ibukota dengan memanfaatkan secuil ruang public sudah merupakan kebahagiaan bagi mereka.
Aksi remaja yang menamakan diri komunitas SCBD (Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok) adalah bentuk kritik sosial sekaligus perlawanan kreatif kaum urban yang terpinggirkan terhadap hegemoni masyarakat kosmopolit perkotaan. Di tengah ketidakberdayaan itu mereka memanfaatkan secuil ruang publik di perkotaan untuk sekedar unjuk eksistensi.
Sebenarnya apa yang mereka lakukan ditujukan untuk diri mereka sendiri, atau paling tidak untuk komunitas sekelasnya. Bisa berlenggak lenggok di zebra cross di tengah ibu kota dengan pakaian berharga murah sudah cukup membuat hari mereka riang gembira dan menjadi oleh-oleh cerita indah dari ibukota ketika malam hari mereka kembali berkumpul dengan sanak saudaranya di kampung halamannya.
Sebenarnya aksi anak-anak remaja SCBD itu biasa-biasa saja, namun menjadi fenomenal dan heboh karena penggunaan media baru platform digital di media sosial, seperti Tiktok, Istagram, YouTube, Facebook, Twitter, dll. Kreasi kreatif mereka itu diunggah ke bebagai platform media sosial sehingga viral dan tersebar berlipat-lipat dengan cepat. Setelah heboh di media sosial peristiwa kecil itu akhirnya terkemas dalam sebuah judul nyentrik Citayam fashion week.
Ketika melihat fenomena Citayam fashion week tanpa memasukkan faktor media sosial dalam analisisnya, maka sebenarnya anak-anak SCBD adalah subyek atas dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan adalah bentuk kritik sosial dan perlawanan terhadap struktur kapitalisme yang begitu jumawa, namun ketika mereka menggunakan platform digital sebagai media penyebaran informasi maka tak terhindarkan berlaku hukum-hukum algoritma dari mesin digital itu sendiri.
Apa yang mereka lakukan memang dengan cepat termasyhur dan popular, dan bahkan viralitas itu menjadi mesin hitung yang bisa dikapitalisasi untuk keuntungan mereka dalam waktu singkat. Indikator itu bisa dilihat dari munculnya beberapa tawaran indorse kepada Bunge dan Jeje yang datang dari berbagai brand terkenal. Mendadak dua anak remaja itu bak selebriti yang laris manis di berbagai media, baik media mainstream maupun media baru.
Yang lebih tragis adalah seiring naiknya populeritas Bonge dan Jeje secara instan yang diikuti oleh naiknya pendapatan ikon anak-anak SCBD itu justru tenggelam dalam gelimang harta yang diterimanya secara mendadak. Walhasil dalam waktu sekedap kesederhanaan yang sebelumnya menjadi identitasnya tiba-tiba berubah total dan justu menjadi indorse simbul-simbul kapitalisme itu sendiri.
Hukum algoritma digital itu mengandung dua konsekwensi sekaligus; di satu sisi menjadi media yang sangat berperan dalam mempopulerkan eksistensi mereka, termasuk keuntungan ekonomi dan pesan kritik sosialnya, namun di sisi lain mesin algoritma ini akan menggilas mereka dalam atmosfir kecepatan tinggi yang tidak memberi ruang bernafas. Untuk bisa tetap eksis dalam algoritma digital itu adalah kesanggupan untuk memproduksi konten terus menerus tanpa jeda dan berinovasi tiada henti. Jika tidak sanggup mengikuti itu hukum algoritma itu maka Bonge, Jeje, dan remaja-remaja lainnya tinggal tunggu waktu akan lenyap dalam sekejap dan akan digantikan fenomena baru lainnya.
Inilah Citayam fashion week, sebuah fenomena yang memberi banyak pesan tentang ketimpangan sosial, kritik pembangunan, pop culture, dan hukum algoritma digital yang semakin merasuk jauh ke urat nadi kehidupan masyarakat modern ini.
Bilik.Renung.Episode_260722
KESEHATAN, PANGAN, DAN ENERGI
on Juli 26, 2022
with
Tidak ada komentar
KESEHATAN, PANGAN, DAN ENERGI.
Oleh Saifudin Zuhri.
Setelah peradaban modern melesat begitu jauh dengan indikator kehadiran teknologi canggih yang belum pernah diraih ummat manusia sebelumnya, namun siapa sangka di tengah gemerlap kecanggihan teknologi yang begitu progresif dan revolusioner itu wajah dunia seakan ditampar sekeras-kerasnya oleh tiga isu primitif sekaligus fundamental yang selama ini tidak diperhitungkan dan diabaikan, yakni isu kesehatan, pangan, dan energi.
Dari problem kesehatan, pangan, dan energi jarum sejarah peradaban manusia seakan diputar kembali ke titik awal. Selama ini teknologi dan juga ilmu pengetahuan dipuja sebagai indikator kemajuan peradaban sebuah bangsa. Dari teknologi itulah eksistensi sebuah negara dan resnonansi kekuasaannya ditentukan. Teknologi menjadi alat pembagi kasta bangsa-bangsa di dunia. Ada bangsa yang menduduki kasta produsen yang begitu hegemonik, kasta transformer yang mampu mengambil alih teknologi, kasta konsumen yang hanya menjadi pasar, dan ada pula negara yang belum tersentuh teknologi atau memang memilih menolaknya.
Sampai akhirnya datang wabah global pandemic Covid 19 yang melanda dunia, krisis pangan dan energi, barulah kemudian dunia terhenyak dan tersadar bahwa kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Negara-negara harus mulai memikirkan ulang rumusan geopolitik dan geostrateginya yang selama ini diandalkan. Sebagai contoh Rusia yang dikeroyok negara-negara Barat dengan berbagai sanksi karena invasi ke Ukraina dibalas dengan strategi yang mematikan bukan oleh senjata nuklir dan alutista canggih militer yang selama ini dikhawatirkan namun oleh strategi penghentian pasokan pangan dan energi ke negara-negara Eropa yang selama ini menjadi konsumennya. Akibatnya, perang belum usai namun negara-negara Eropa dan juga Amerika mulai terkena dampaknya, seperti inflasi tinggi dan bahkan gejolak politik dalam negeri masing-masing.
Ketiga isu tersebut seakan menampar wajah peradaban manusia yang harus segera sadar bahwa roda kehidupan harus dikembalikan ke titik awal, yakni biologisme. Biologisme adalah determinisme genetik yang dikendalikan oleh komponen fisiologi. Jika diletakkan dalam situasi sosial maka struktur dan kultur sosial (negara) sesungguhnya dikonstruksi oleh kebutuhan dasar hidup dan lingkungan, seperti bahan pangan, air, dan energi.
Untuk mengelaborasi biologisme ini terdapat sebuah teori klasik yang dibidani oleh seorang pemikir yang bernama Darwin dengan teorinya yang sangat popular, yakni evolusi. Teori evolusi Darwin dituangkan dalam karya monumentalnya yang berjudul “On the Origin of Species” pada tahun 1859 ini menyatakan bahwa organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan ciri fisik atau perilaku. Menurut Darwin, landasannya adalah keberadaan variasi di ciri-ciri atau karakter tersebut.
Teori Darwinisme itu menegaskan bahwa kehidupan manusia akan berkembang jika ada proses mutasi yang ditentukan oleh kebutuhan dasar hidup biologisnya. Pada masyarakat primitif yang masih sederhana kebutuhan dasar, yakni pangan, dicari dan diburu secara spontan, manual, dan kalaupun ada kerjasama kelompok hanyalah dalam sistem clan (kesukuan) yang jumlah anggotanya terbatas, seperti pada masyarakat berburu yang kemudian berkembang ke type masyarakat agraris yang menetap di sebuah lahan.
Namun seiring bertambahnya jumlah manusia dan jangkauan jelajah yang semakin meluas maka pola-pola interaksi sosialnya menjadi kian kompleks dan heterogen. Di sinilah kemudian manusia membangun sistem kerjasama untuk menjamin produksi pangan tercukupi. Karena daya jelajah manusia semakin jauh kemudian memunculkan tuntutan sistem distribusi supaya pangan sampai di tangan konsumennya. Peningkatan produksi dan distribusi inilah yang pada akhirnya memunculkan kebutuhan baru yang tak terhindarkan yakni energi.
Menguatnya kesehatan, pangan, dan energi menjadikan negara-negara yang memiliki deposit komoditas tersebut menjadi penentu dunia masa depan. Namun semua itu sangat ditentukan kapasitas negara pemilik dalam proses produksi dan menatakelola distribusinya. Pangan dan energi adalah senjata paling ampuh, mematikan, dan menentukan arah dunia ke depan. Negara-negara yang yang memiliki komoditas tersebut dan memiliki kapasitas dalam produksi dan sistem distribusi diprediksi akan menjadi pengendali dunia. Fenomena perang Rusia-Ukraina dan perubahan tata dunia baru ke arah multipolar adalah signal awal arah perubahan besar itu. Nah bagaimana dengan Indonesia?
Tak dapat disangkal Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Luasnya wilayah, lahan yang subur, beriklim tropis, dan posisi geografis di persilangan strategis dunia adalah modal besar menjadikan negara archipelago ini berpotensi memanfaatkan peluang dan momentum strategis ini.
Namun sekali lagi semuanya semuanya ditentukan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kualitas demokrasi, tatakelola pemerintahan, kohesifitas penduduknya, literasi media, dan lain sebagainya. Jika bangsa ini terjebak dan terkuras energinya oleh konflik-konflik internal yang kurang bermutu, seperti politik identitas, kekolotan beragama, pragmatisme kekuasaan, fanatisme kesukuan, gosip-gosip domestik kerumahtanggaan, involusi pendidikan, kedangkalan berlogika, mabuk pop culture, dan lain-lain, maka momentum bagi bangsa ini untuk bangun dari tidur panjangnya akan berlalu begitu saja dan bangsa ini lagi-lagi menjadi penonton dan lapak pasar.
#Bilik.Renung.Episode_220722#
Selasa, 19 Juli 2022
DI SUATU PAGI DI SEBUAH PASAR
on Juli 19, 2022
with
Tidak ada komentar
PAGI ITU DI SEBUAH PASAR.
Oleh Saifudin Zuhri.
Seperti biasanya di pagi buta sebelum azan shubuh berkumandang mbah Parinem bergegas menyiapkan sepeda onthel yang umurnya serenta dirinya lengkap dengan dua keranjang, atau di Jogja disebut kronjot, sebagai tempat kulakan barang dagangannya. Begitulah ritme hidup bakul pasar itu sejak 30 tahun yang lalu saya menginjakkan kaki di kota pelajar ini. Tidak banyak yang berubah, hanya saja kerut kulit wajahnya tak bisa disembunyikan dan tulang punggungnya sedikit membungkuk yang menandakan semakin menua walau semangatnya tetap menyala-nyala.
Setibanya di pasar sambutan hangat sesama bakul pasar tradisional segera menyapanya sebagai pertanda bahwa roda kehidupan pasar tradisional yang berdiri di samping mall itu mulai diputar. Sambil sesekali berbincang-bincang antar pedagang yang sudah saling kenal itu mbah Parinem dengan cekatan kulakan barang-barang yang akan dijajakan di warung kecil samping rumahnya. Keterampilan tangannya memilih komoditas belanjaan di lapak kios langganannya menandakan ritme kegiatan itu biasa dilakukan bertahun-tahun yang memberinya mampu bertahan hidup.
Puluhan tahun ritme pekerjaan itu dilakukan, memang hasilnya tak seberapa dan dengan kasat mata bisa dilihat komoditas yang dijual pun itu-itu saja. Begitu juga tampilan dan cara melayani juga ajeg tidak berubah, masih seperti dulu kala. Namun dari warung itu pula mbah Parinem mampu menghidupi anggota keluarganya. Bisa mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari dan sesekali memberi sangu beberapa rupiah cucunya ketika berangkat ke sekolah sudah merupakan kebahagiaan yang pandai disyukurinya.
Naiknya barang-barang yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sulit diprediksi tak menjadikan dirinya galau apalagi berputus asa. Selalu saja ada cara bagaimana menyiasatinya supaya tetap bisa bertegur sapa dengan sesama bakul di pasar dan melayani pelanggan warungnya. Sesekali jika masih memungkinkan naiknya harga komoditas tak secara otomatis mbah Parinem menaikkan harga ke pelanggannya. Mengurangi keuntungan, bahkan dijual sama dengan harga kulakannya, atau memperkecil ukuran sebuah barang adalah salah satu trik supaya pelanggan tidak kena imbas kenaikan.
Begitulah wajah pedagang tradisional di berbagai pelosok di Indonesia. Ada sebuah filosofi besar yang melatari sikap hidup dan budaya kerja para pedagang itu yang sekaligus membedakan dengan teori-teori pasar yang digagas oleh Adam Smith, Max Weber, dan para pemikir pasar kapitalis lainnya. Bagi para pedagang tradisional (dan juga pelaku UMKM) bahwa intangible asset, seperti komunikasi langsung, hubungan baik dengan sesama, kehangatan, persaudaraan, dan lain-lain adalah nilai asset tertinggi dalam aktivitas perdagangannya. Ada istilah “tuno sathak, bathi sanak”, yang artinya kurang lebih demikian: “rugi secara finansial tidak apa-apa asalkan untung untuk persaudaraan”.
Ideologi pasar kaum kapitalis haqqul yakin bahwa di dalam pasar terdapat hukum-hukum abadi yang seakan-akan tak tersentuh oleh siapapan (the invisible hand). Dalam keyakinan para penggagas pasar bebas itu optimis bahwa pasar adalah tempat pertukaran kepentingan penjual dan pembeli secara damai dan beradab. Dalam proses proses transaksi secara otomatik akan ada hukum keseimbangan (equilibrium) yang berjalan secara alamiah dan pasar memberi kesempatan yang sama kepada semua orang sehingga tercipta persaingan terbuka dan fair. Begitulah para penggagas teori pasar bebas itu mengkonstruksi citra pasar kapitalis yang seakan-akan sepenuhnya positif dan produktif sehingga di dalam pasar bebas berlaku hukum Laissez-faire yang membiarkan semuanya dalam persaingan bebas.
Konsistensi dan istiqomah sikap hidup mbah Parinem tidak pudar. Keteguhan hatinya membuktikan mampu memberinya daya hidup yang sejauh ini mampu bertahan bahkan tetap memberi manfaat bagi sesama. Aktivitas rutin yang ditekuni sejak ufuk pagi yang dijalaninya tahun-tahunan bukan sekedar memburu keuntungan profit sebagaimana diintrodusir dan disublimasi secara represif dari ideologi pasar bebas yang dijajakan kaum kapitalis itu. Ada hakikat nilai yang jauh lebih berharga dari sekedar keuntungan materi, yaitu makna sebagai manusia yang mandiri, subyek otonom yang selalu memberi manfaat bagi sesama. Barang dagangan dan uang hanyalah instrument untuk mengejawantahkan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, kemanusiaan, kehangatan, dll.
Falsafah hidup para bakul tradisional itulah yang menopang fundamen ekonomi bangsa ini, walau mereka termarginalisasi dalam berbagai kebijakan ekonomi nasional maupun ekspansi kapitalisme global. Ketika ekonomi bangsa ini berada dalam ancaman inflasi dan resesi global, merekalah yang dengan tulus tetap bekerja dan memberi manfaat bagi sesama. Bahkan ketidakpastian ekonomi dunia karena dampak pandemic Covid 19 dan efek peran Rusia-Ukraina yang berimbas ke berbagai belahan dunia tak jua menderitakan mereka.
dan seperti biasanya di ufuk pagi itu mbah Parinem mengayuh kembali pedal sepeda rentanya sebagaimana hari-hari yang lalu, sanak saudara sepasar sudah menunggunya untuk kembali bercengkarama melanjutkan kehidupannya dalam ketentraman dan kehangatan.
#Bliki.Renung.Episode_190722#
Minggu, 17 Juli 2022
KETIDAKPASTIAN DUNIA DAN KEUNIKAN BANGSA INI
on Juli 17, 2022
with
Tidak ada komentar
KETIDAKPASTIAN DUNIA DAN KEUNIKAN BANGSA INI.
Oleh Saifudin Zuhri.
Dampak pandemic Covid 19 dan perang Rusia – Ukraina membuat semua negara di dunia menghadapi ketidakpastian dan dilanda kepanikan. Dampak pandemic telah meluluhlantakkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di dunia, ada yang mengalami inflasi yang tak terkendali, resesi, hingga kebangkrutan. Demikian halnya perang Rusia – Ukraina semakin memperparah keadaan. Serbuan legiun Rusia ke negara yang dijuluki keranjang roti dunia itu menyebabkan krisis pangan dan energi terutama di negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO.
Amerika Serikat sebagai sekutu utama NATO juga mengalami guncangan hebat hingga dipertanyakan eksistensinya sebagai pemegang epicentrum globalisasi yang selama ini dihegemoni. Ekspansi Rusia ke Ukraina benar-benar merubah peta kekuatan dunia dari monopolar yang didominasi USA menjadi multipolar dengan peta kekuatan yang beragam, seperti tampilnya Rusia, China, dan bukan tidak mungkin Indonesia.
Di tengah situasi babak belur berbagai negara itu ada angin segar yang dihembuskan Bank Dunia bahwa Indonesia adalah negara yang diprediksi memiliki daya tahan ekonomi dan terhindar dari resesi global. Apakah prediksi Bank Dunia itu hanya angin syurga untuk menghibur atau memang faktual? Apa penyebabnya? Jurus apa yang dimiliki bangsa ini hingga diprediksi menjadi bangsa paling mampu menghadapi krisi global?
Indonesia adalah negara dengan segenap keunikan yang tidak dimiliki negara lain. Latar belakang sejarah sebagai negara koloni, imajinasi bernegara, dan kondisi geopolitik berkonstribusi terhadap keunikan itu. Memang bangsa ini menegara tidak terlepas dari antithesis terhadap penjajahan namun penjajah pula yang memperkenalkan bangsa ini terhadap sistem bernegara modern, seperti trias-politica, negara konstitusional, negara hukum, sistem demokrasi, dan lain-lain.
Meskipun demikian tidak serta merta bangsa ini menelan mentah-mentah semua paradigma tentang sistem negara modern yang diintrodusir oleh kolonialisme itu. Kharakter dan identitas asli bangsa ini masih tetap ada dan bahkan mewarnai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunalisme (gotong royong) yang disublimasi dari budaya masyarakat agraris-maritim dan kuatnya pengaruh agama dalam sistem kepercayaan yang mengalir hingga ke institusi sosial, merupakan perpaduan dari tiga aspek yang disebut triprakara, yaitu tiga unsur yang saling beririsan antara asas kenegaraan, adat istiadat, dan keagamaan.
Asas triprakara itulah realitas imajiner yang dibangun oleh bangsa ini membuat Indonesia memang berbeda. Indonesia tidak bisa dikatakan sepenuhnya negara modern, tapi juga tidak sepenuhnya tradisional, tidak negara sekuker tapi juga tidak sepenuhnya negara agama. Indonesia itu bukan ini dan bukan itu, sekaligus juga bagian dari ini dan itu. Tampilan wajah keindonesiaan semacam ini bisa bermakna negatif namun sekaligus positif.
Negatif karena ketidakjelasan itu mengakibatkan tumpang tindih antara entitas nilai yang sebenarnya genealoginya berbeda. Asas kenegaraan adalah instrumen rasional dalam ketatanegaraan mengatur sistem bernegara secara sistemik dan konstitusional. Adat istiadat adalah sebuah sistem budaya yang membentuk tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi yang muncul sebagai respon terhadap alam dan kehidupannya. Sedangkan agama adalah sistem kepercayaan terhadap kekuatan adikodrati yang akhinya membentuk institusi agama itu sendiri. Dalam penyelenggaraan negara ketiga aspek itu saling tumpang tindih yang mengakibatkan ketidakjelasan yang acapkali saling bertabrakan.
Positif karena perpaduan ketiga unsur itu adalah mozaik yang saling mewarnai dan mengisi. Itu pula yang ketika peradaban modern merepresi dengan skema tunggal positivistik dan establishmen sistem negara modern, maka Indonesia memiliki alternatif lain. Ketika dunia dilanda resesi global banyak negara mengandalkan sistem tunggal sistem ketatanegaraan modern. Sementara Indonesia memiliki jurus-jurus unik yang diintrodusir dari sistem budaya masyarakatnya sendiri.
Ketika dunia panik menghadapi ancaman resesi global bahkan kebangkrutan, bangsa ini tenang-tenang saja karena tidak semuanya diserahkan pada sektor makro. Usaha-usaha mikro kecil menengah bagaikan rimpang yang otonom mampu membuat ruas-ruasnya bertumbuh kembang, atau minimal bertahan hidup. Ancaman terorisme yang menghantui banyak negara ditawar ulang oleh bangsa ini dengan sistem beragama inklusif dan berkebudayaan. Memang ada benih-benih radikalisme di sebagian kelompok beragama namun juga diimbangi oleh kehadiran agen-agen kritis yang justru muncul dari komunitas agama itu sendiri. Sistem demokrasi yang dipuja sebagai satu-satunya sistem terbaik dalam pengelolaan kekuasaan dinegosiasi oleh musyawarah mufakat.
Keunikan bangsa ini menjadi potensi besar menghadapi resesi global yang menghantui semua negara di dunia sekarang ini. Jika keunikan ini dikombinasi dengan menggeser dari konsumsi ke produksi dalam kebijakan pembangunannya, maka bisa jadi Indonesia bagaikan singa yang bangun dari tidur panjangnya.
#Bilik.Renung.Episode_130722#
HAJI DAN KURBAN YANG TERSANDERA REZIM SIMBOL (Artikel ini ditulis untuk merenungi Hari Raya Idul Adha 1443 H)
on Juli 17, 2022
with
Tidak ada komentar
HAJI DAN KURBAN YANG TERSANDERA REZIM SIMBOL
(Artikel ini ditulis untuk merenungi Hari Raya Idul Adha 1443 H).
Oleh Saifudin Zuhri.
Sebagai entitas nilai yang ingin disosialisasikan dan dilestarikan dalam sistem kehidupan pemeluknya, agama memiliki ritus-ritus peribadatan. Ritus ini merupakan media simbolisasi yang mengandung sekaligus melindungi esensi pesan supaya bisa ditransformasikan kepada khalayak pemeluknya. Melalui simbol makna-makna dan insight ilahi bisa dikomunikasikan kepada orang-orang yang mengimaninya. Simbol memegang peran penting dan menentukan proses transformasi sekaligus sosialisasi supaya institusi agama tetap abadi.
Simbol berasal dari bahasa Yunani “symballo” yang artinya melempar bersama-sama, melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau gagasan objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Simbol dapat mengantarkan seseorang ke dalam gagasan masa depan maupun masa lalu. Dalam agama simbol mewujud dalam bentuk teks, suara, bahasa, kode, ritme gerakan berpola tertentu, dll yang menjadi pranata dalam beragama.
Setidaknya terdapat tiga fungsi simbol dalam agama: pertama, sebagai media komunikasi antara kekuatan adikodrati (Tuhan) dengan hamba pemeluknya. Kedua, berfungsi sebagai cangkang atau perisai yang melindungi nilai esensi yang ingin diabadikan sehingga bisa ditransmisikan dari generasi ke generasi melintasi ruang dan waktu. Ketiga, sebagai identitas pemeluknya sehingga secara internal bisa mengikat kohesi sosial antar pemeluknya dan secara eksternal sebagai pembeda dengan kelompok lain.
Namun dalam perjalanannya ketika agama itu melintasi rentang waktu yang panjang dari pertama kali diturunkan dan mengisi ruang sosial yang berbeda dari tempat asalnya sebagai kesuksesan ekspansi (dakwah), pada khirnya simbol-simbol itu mengalami reifikasi dan pembekuan di kalangan pemeluknya sendiri. Message ilahi, kebenaran abadi, dan kebijaksanaan yang menjadi pesan moral yang bersifat perennial itu justru tersandra oleh rezim simbol itu sendiri. Kebenaran-kebenaran perennial agama tereduksi dan dipersempit oleh kemasannya sendiri.
Terdapat beberapa sebab mengapa simbol-simbol agama yang semula dikonstruksi untuk fungsi positif justru berbalik menjadi sangkar besi yang mempersempit ruang gerak pesan universal semua agama: pertama, ketika sebuah kebenaran esensi hendak dikomunikasikan kepada manusia di tempat dan waktu tertentu membutuhkan instrument yang memudahkan khalayak menangkapnya. Dzat ilahi hadir dalam bahasa manusia sendiri yang karena itu firman Tuhan dibukukan dalam kitab suci dengan bahasa tertentu sesuai bahasa yang digunakan oleh komunitasnya. Demikian halnya pesan-pesan moral lainnya juga dikemas dalam berbagai peristiwa yang diperankan para rasulNya. Namun demikian bahasa dan peristiwa itu sekaligus terbatas dalam konteks tertentu.
Kedua, supaya pesan esensi agama bisa menembus dinding pembatas ruang waktu, maka diperlukan kerja nalar untuk merasionalisasi simbol sehingga pesan utamanya bisa dipahami, itulah ilmu tafsir. Namun sayangnya penggunaan akal sebagai instrument utama dalam merasionalisasi makna simbol justru diposisikan subordinatif dari simbol itu sendiri. Teks-teks Kitab Suci maupun tradisi para Rasul diposisikan suprematif dalam hierarkhi skema nalar agama. Kejumudan berpikir inilah yang semakin memperkuat simbol memperangkap esensi perennial agama dalam keterikatan ruang dan waktu yang sempit dan terbatas.
Ketiga, simbol yang berfungsi sebagai identitas kelompok dan sudah menjadi fakta sosial dimanfaatkan oleh elit yang berada dalam struktur itu untuk dilanggengkan supaya bisa menjamin kemapanan (status quo) posisi sosialnya. Simbol-simbol agama itu sekaligus menjadi bagian dari struktur itu sendiri. Simbol menjadi sarat kepentingan dan relasi kuasa oleh penguasa untuk mendapat keuntungan pragmatis dari pelanggengan simbol itu sendiri. Simbol akan direproduksi terus menerus secara konstan dan dikontrol oleh struktur elit agama untuk menjaga kemapanannya. Dari sinilah simbol agama rentan dimanipulasi untuk relasi kuasa. Ummat menjadi kian sulit memisahkan mana nilai universal yang menjadi hak semua orang dengan kepentingan subyektif kekuasaan. Di sinilah afiliasi agama, ekonomi, dan politik saling berkelindan.
Demikian halnya dalam peristiwa yang disucikan dalam simbol ibadah Kurban dan Haji dalam ummat Islam. Penyembelihan hewan kurban yang berpangkal dari kisah pengorbanan nabi Ibrahim terhadap putra tercintanya adalah metafor terhadap ajaran tentang kemampuan menembus batas egoisme diri sendiri untuk meraih kebenaran sejati yakni kepasrahan kepada Tuhan. Pesan simbol itu adalah supaya orang beriman tetap konsisten dengan kebenaran universal (perennial) dan tidak tersandra oleh bentuk-bentuk fisik, seperti rasa ego memiliki, materialisme, dan kekuasaan. Kisah Ibrahim adalah kisah kemampuan menembus batas ego dirinya sendiri untuk membuktikan cinta abadinya kepada Tuhan. Rasa memiliki ditransendensikan dalam filantropi sosial demi utilitas yang lebih luas, kekuasaan yang ada dalam genggaman diabdikan untuk untuk pelayanan publik, tahta untuk rakyat.
Namun faktanya ritual ibadah kurban tereduksi hanya peristiwa penyembelihan hewan, bagi-bagi daging, dan makan-makan bersama. Memang pembagian daging bermanfaat dan membahagiakan untuk penerimanya sebagai perbaikan gizi dan kelezatan, namun pesan subtantif menjadi tenggelam dalam cangkang simbol itu. Itulah mengapa di tengah semaraknya ritual kurban tidak terkorelasi terhadap kemampuan umat Islam untuk menyembelih egonya sendiri. Atas nama mayoritas begitu monopoli kebenaran atas ruang publik, bahkan ketika ada elit kelompoknya melanggar hukum sekalipun tidak mampu mengambil jarak secara obyektif, akan dibela mati-matian seakan menjadi bagian dari kebenaran agama itu sendiri. Kekuasaan dilanggengkan dalam oligarkhi dan feodalisme. Itulah realitas sosial yang dijustifikasi atas nama simbol-simbol institusi.
Begitu juga dalam ritus ibadah haji. sebagai ritus penyempurna dalam rukun Islam ritual haji pun tersandera oleh relasi kuasa bahkan dalam lingkup yang lebih makro. Ibadah haji yang membawa pesan persaudaraan universal dalam kesamarataan di hadapan Tuhan melalui simbol ihram berbaju putih tanpa jahitan tiba-tiba direduksi menjari ritus massal yang begitu mahal, reduktif, dan pragmatis.
Orang yang mampu (baik secara fisik, finansial, dan administratif) menunaikan haji adalah duta bangsa dimana umat Islam berdomisili dari seluruh penjuru dunia. Dalam ritus haji perbedaan etnis, bangsa, negara, dan budaya disatupadukan dalam titik nilai universal yang dikelilingi bersama (thowab). Pada saat itu seluruh baju kebangsaan dilepas, perasaan sebagai bangsa unggul atas bangsa lain disamaratakan sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.
Namun panggilan suci universalitas itu terkerdilkan oleh simbol serangkaian prosesi ibadah haji. Tidak jarang tragedi kemanusiaan yang mempertaruhkan nyawa justru terjadi pada saat puncak-puncak ibadah haji. Peristiwa terowongan Mina yang memakan kurban ratusan nyawa manusia karena saling injak, saling sikut ketika berebut mencium hajar aswat, dan saling menyingkirkan ketika berebut lempar jumroh adalah contoh-contoh betapa simbolisasi haji terpenjara dalam ritus-ritusnya sendiri sehingga insight nilai-nilai kemanusiaan universal justru terabaikan.
Demikian halnya ketika para haji itu pulang ke negeri sendiri. Para duta bangsa yang sudah bergelar haji itu bukannya menyebarkan nilai-nilai pencerahan universal yang didapat dari pengalaman spiritual selama melaksanakan ibadah haji, namun gelar haji yang disandangnya terkadang menjadi kasta sosial yang eksklusif dan membatasi universalitasnya.
Fenomena instrumentalisasi dan kapitalisasi simbol haji juga terjadi pada stakeholder penyelenggara haji itu sendiri. Ongkos naik haji yang tidak sedikit menjadi mesin produksi yang menguntungkan. Arab Saudi sebagai epicentrum ibadah haji mendapat limpahan berkah keuntungan dari wisata religi tanpa promosi ini. Di samping hasil dari tambang minyak, devisa negara Arab Saudi juga didapat dari prosesi haji. Trilyunan rupiah mengalir tanpa henti tiap tahun dari ibadah haji dan ditambah dengan umroh. Kapitalisasi simbol haji adalah alat produksi yang begitu potensial tanpa pesaing.
Itulah fenomena yang terus terjadi ketika simbol agama terperangkap dalam rezim simbol yang tak mampu dikupas oleh nalar pemeluknya. Menggambarkan hubungan antara kebenaran esensial dan simbol seperti hubungan antara rasa cinta dan ungkapan rasa cinta itu sendiri. Sang kekasih hati memang membutuhkan tengara cinta supaya dapat menerka kepastian rasa. Ungkapan rasa cinta itu bisa berupa perkataan, setangkai bunga, sebatang coklat, dan sebait syair lagu romansa, namun harap diingat semua simbol ungkapan itu hanyalah mewakili secuil dari rasa yang ada yang begitu emosional, dan itu semua bukanlah cinta itu sendiri. Cinta adalah “to be” dan bukan “to have”. Cinta sejati itu “menjadi” dan tidak dibutakan untuk ego “memiliki”. Tidak berlebihan jika penyair Muslim terpopuler Ibnu ‘Arobi menyatakan agamanya adalah “agama cinta”.
#Bilik.Renung.Episode_090722*